Langsung ke konten utama

Airlangga Sebut Vaksinasi Gotong Royong Percepat Pemulihan Ekonomi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut baik pelaksanaan awal Vaksinasi Gotong Royong, apalagi melihat antusiasme dari perusahaan-perusahaan yang ingin karyawannya segera divaksin. Menurutnya, hal ini akan mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan lebih cepat lagi. Harga untuk Vaksin Gotong Royong ditetapkan Rp 321.660, dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 berdasarkan KMK No. HK.01.07/Menkes/4643/2021. Sehingga, total biaya maksimal untuk dua kali vaksinasi (harga pembelian dan pelayanan vaksinasi) yaitu Rp 879.140 per orang.

Di sisi lain, mekanisme pendaftaran Vaksinasi Gotong Royong ada di bawah kontrol Kementerian Kesehatan serta dilaksanakan oleh Kadin dan Bio Farma. Bagi perusahaan yang sudah mendaftar maka akan terakselerasi jadwal vaksinasinya, sedangkan yang tidak mendaftar harus ikut penjadwalan dari program Pemerintah. Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo telah menargetkan jumlah penduduk yang sudah divaksinasi sebanyak 70 juta pada periode Agustus-September 2021 mendatang. Diharapkan pada saat bersamaan, kurva kasus aktif COVID-19 terus melandai dan sudah semakin banyak perusahaan yang melaksanakan vaksinasi para karyawannya.

Guna mencapai hal tersebut, Pemerintah mendorong percepatan pelaksanaan Vaksin Gotong Royong. Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, sekitar 22.750 perusahaan telah mendaftar Vaksin Gotong Royong dengan peserta sebanyak 10 juta orang. Program Vaksinasi Gotong Royong dimulai pada 18 Mei 2021 dan dilakukan perdana bagi pekerja di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kab. Bekasi, Jawa Barat, serta ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo. Tahap awal pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong meliputi Jabodetabek untuk sekitar 220 ribu orang dari berbagai sektor industri (antara lain manufaktur, petrokimia dan makanan-minuman), dan sekitar 420 ribu dosis vaksin sudah terdistribusi.

Tanggapan: Saya menilai justru akan terjadi ketimpangan besar pasca vaksin gotong royong diantaranya perusahaan-perusahaan besar dan UMKM. Menurut saya harga vaksin gotong royong tersebut masih tergolong mahal. Biaya Sinovac yang merupakan vaksin gratis Pemerintah saja Rp 245 ribu per dosis. Jadi, vaksin gotong royong masih menimbulkan dua celah ketimpangan.

Adapun ketimpangan pertama, yakni antara perusahaan yang memiliki kemampuan finansial dengan usaha kecil sehingga akibatnya pengusaha UMKM, jangankan mampu membeli vaksin untuk karyawan dan keluarga, bertahan saja dalam keadaan masih sangat sulit, terlebih untuk harga dua dosisnya nyaris Rp 1 juta. Saya juga mempertanyakan terkait bagaimana pengawasannya apabila dana vaksinasi gotong royong yang berangkat dari hasil potong gaji ataupun tunjangan karyawan.

Lalu, ketimpangan kedua terkait akses vaksin perusahaan yang saya nilai cenderung memprioritaskan ke pihak-pihak tertentu seperti manajemen, direksi dan golongan staff senior. Untuk pekerja level bawah belum tentu mendapat jatah dan ujung-ujungnya harus menunggu giliran vaksin gratis. Menurut saya, hal ini tak lantas membantu pemulihan ekonomi di Indonesia. Belum bisa jadi faktor satu-satunya. Justru pemulihan datang dari sisi kenaikan kinerja ekspor. Sebaiknya pengawasan vaksin gotong royong perlu diperketat sehingga diimplementasinya tidak memberatkan para pekerja.

https://news.detik.com/berita/d-5575060/airlangga-sebut-vaksinasi-gotong-royong-percepat-pemulihan-ekonomi


Jabal Al Tharik (026)
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Susunan Baru Direksi dan Komisaris Telkom, Ada Abdee "Slank"

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak jajaran dewan direksi dan komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Langkah ini diwujudkan melalui sebuah agenda di acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Telkom, yang digelar pada Jumat (28/5/2021). Dalam RUPST tersebut, Erick mencopot Rhenald Kasali dari posisi Komisaris Utama, Marsudi Wahyu Kisworo dan Chandra Arie Setiawan dari Komisaris Independen. Selain itu, Erick Thohir juga mencopot Alex Denni dan Ahmad Fikri Assegaf dari posisi Komisaris Telkom. Sebagai gantinya, Erick Thohir mengangkat Abdi Negara Nurdin, atau yang biasa dikenal dengan Abdee "Slank", serta Bono Daru Adji menjadi Komisaris Independen. Posisi Komisaris Utama sendiri kini diambil alih oleh mantan Menteri Riset dan Teknologi yang juga sekaligus Komisaris Bukalapak, yakni Bambang Brodjonegoro. Erick juga menunjuk mantan Dirjen Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata dan Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menjadi Komisaris Telkom...
Posting Komentar
Baca selengkapnya..

Pemerintah Batal Berangkatkan Haji, Menag: Demi Keselamatan Jemaah

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengungkap pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia 1442 H/2021 M demi keselamatan jemaah. Diketahui, kasus harian di Indonesia pada 26-31 Mei, rata-rata masih di atas angka 5.000 kasus. Ia menilai kesehatan dan keselamatan jiwa jemaah lebih utama dan harus dikedepankan di tengah pandemi Coronavirus Disease-19 (COVID-19) yang masih melanda dunia. Yaqut mengatakan hal ini tertuang dalam keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M. Ia memastikan keputusan ini sudah melalui kajian mendalam yakni melalui serangkaian kajian bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, dan lembaga terkait lainnya. Menurutnya, pemerintah menilai pandemi COVID-19 yang masih melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah. Terlebih, jumlah kasus baru COV...
Posting Komentar
Baca selengkapnya..

Doni Monardo Pensiun, Jokowi Tunjuk Kepala BNPB Baru

Presiden Joko Widodo akan mengangkat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) baru untuk menggantikan Letjen TNI Doni Monardo yang akan pensiun dari dinas kemiliteran. Diketahui, Doni menjabat sebagai Kepala BNPB sejak Januari 2019. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan Doni Monardo akan pensiun per 1 Juni mendatang, sementara jabatan Kepala BNPB harus diisi perwira tinggi yang aktif. Diketahui, Doni menjabat Kepala BNPB sejak 9 Januari 2019. Saat itu, ia menggantikan Laksda Purn. Willem Rampangilei. Sejak dilantik, Doni langsung menangani bencana alam gempa di Palu. Ia juga sempat disibukkan dengan rentetan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah yang menjadi perhatian internasional. Doni mulai merangkap sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 pada 19 Maret 2020. Jabatannya berubah menjadi Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada 20 Juli 2020. Doni merupakan lulusan akademi militer angkatan 1985. Dia pernah bertugas di Komando Pasukan Khu...
Posting Komentar
Baca selengkapnya..